JAKARTA (HN) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim, infrastruktur transportasi di Kalimantan Timur sudah cukup lengkap sebagai ibu kota baru. Namun tidak sedikit yang perlu dikembangkan untuk menunjang operasional.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, di Kalimantan Timur sudah ada dua bandara bagus, pelabuhan, dan pembangunan jalan tol Samarinda-Balikpapan. Pemerintah tetap harus meningkatkan kapasitas jalan dan infrastruktur transportasi lain agar pertumbuhan ekonominya lebih cepat.
"Kapasitasnya masih perlu ditambah karena pasti pertumbuhannya akan lebih cepat," kata Budi Karya di Jakarta, Selasa (27/8).
Menurut dia, saat ini kapasitas seluruh bandara di Kalimantan Timur perlu ditingkatkan. Di sana ada Bandara APT Pranoto Samarinda dan Bandara Sepinggan Balikpapan. Keduanya, kata Budi, harus dikembangkan dengan memperpanjang landasan pacu minimal 3.000 meter.
Dengan begitu, pesawat-pesawat berbadan besar seperti Boeing 777 dan Airbus A380 bisa mendarat mulus di kedua bandara tersebut. "Bandara sangat penting karena kunjungan kenegaraan akan menggunakan infrastruktur itu. Jika keputusan sudah final, ke depan akan ada proses pengembangan itu," ujarnya.
Selain itu, dalam rencana induk transportasi di Kemenhub, sudah ada proyek pembangunan jalan kereta api. Di Kalimantan Timur, PT Kereta Api Borneo pernah mengajukan proyek pembangunan di wilayah tersebut dan masuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kereta api di Kalimantan Timur rencananya dibangun untuk umum, tidak hanya untuk barang tapi juga penumpang. PT KA Borneo bekerja sama dengan swasta untuk membangun kereta tersebut dengan nilai investasi sekitar Rp 53,3 triliun sepanjang 203 km.
"Rencana awal hanya pembangunan kereta logistik untuk mengangkut batubara. Namun dengan menjadi ibu kota, akan dipikirkan juga soal kereta penumpang," ujar Budi.
Dia juga mengatakan, pembangunan kereta perkotaan sudah harus direncanakan untuk mengantisipasi pertumbuhan di ibu kota baru. Seperti di Jakarta, mobilitas warga akan terus meningkat di ibu kota baru. "Bisa jadi tumbuh konsumen komuter yang lalu lalang dari daerah penyangga sekitar ibu kota."
Ketua Umum Indonesia Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, perpindahan ibu kota hanya berkaitan dengan unsur pemerintahan. Pusat bisnis diperkirakan masih tersentral di Jakarta dan wilayah penyangga lain seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.
Seperti di Malaysia, kata dia, ibu kota sebagai pusat pemerintahan di Putrajaya. Namun pusat bisnis masih tersentral di Kuala Lumpur. Dia meminta, ibu kota hanya dimanfaatkan pebisnis untuk pengurusan izin karena pusat pemerintahan. Namun operasional perusahaan dan armada khususnya shipping lines tetap berpusat di Jakarta. "Kita ikut saja. Ini sampai mana pemerintah pindahkan. Kita lihat dulu," katanya.
Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, Pelabuhan Semayang di Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda di tepi Sungai Mahakam akan melengkapi infrastruktur tersebut. Namun transportasi umum di kedua kota itu tidak sebaik di Jakarta.
Layanan transportasi umum perkotaan di Kalimantan Timur makin buruk meski sudah ada layanan bus AKAP rute Banjarmasin-Balikpapan-Samarinda. Ada juga layanan bus AKDP, angkutan bus perintis, dan penerbangan perintis.
Selain itu, saat ini proses lelang mencari investor Tol Teluk Balikpapan sepanjang 7,9 kilometer. Tol ini menyediakan dua lajur untuk sepeda motor. Tol Teluk Balikpapan nantinya terhubung dengan Tol Samarinda-Balikpapan dan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan.
Sekarang sedang dikerjakan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemajuan pekerjaan hingga Agustus 2019 sudah mencapai 68 persen, diprediksi selesai tahun 2021.
"Jika sudah terhubung, jarak perjalanan menjadi lebih pendek sekitar 30 km dan waktu tempuh bisa 1 jam," katanya.
Reportase : Dian Riski Rosmayanti
Editor : Didik Purwanto
