LOMBOK TENGAH, NTB (HN) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyoroti banyaknya anak-anak di kawasan wisata Pantai Mandalika, Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang dieksploitasi menjadi pedagang asongan.
Berdasarkan hasil observasi Tim Kementerian PPPA saat berkunjung ke Mandalika, Lombok Tengah ditemukan fakta banyak pekerja anak yang menjadi pedagang asongan di sekitar Pantai Mandalika.
"Melihat data tersebut, Lombok Tengah menjadi salah satu daerah yang harus didorong dalam pencegahan pekerja anak. Ini kunjungan kedua kali saya di Lombok Tengah," kata Gusti Ayu Bintang Darmawati atau akrab disapa Bintang Puspayoga di Lombok Tengah, kutip Antara, Jumat (21/2).
Ia merujuk data Survey Angkatan Kerja Nasional 2018 yang menyatakan Provinsi NTB menempati posisi ke-9 dari 34 provinsi dengan persentase pekerja anak terbanyak.
Sebelumnya Kementerian PPPA sudah mencanangkan desa wisata ramah anak bebas eksploitasi di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.
"Namun dari hasil peninjauan pada kunjungan tersebut jauh dari harapan saya, masih banyak anak yang menjadi pedagang asongan di kawasan wisata tersebut," kata Menteri PPPA.
Desa Kuta yang berada tidak jauh dari Desa Rembitan di Kabupaten Lombok Tengah telah ditetapkan sebagai salah satu desa pengembangan wisata ekonomi khusus di Indonesia.
Dari sisi ekonomi, kata dia, hal ini tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun di samping itu dampak negatif juga ikut ditimbulkan, antara lain anak yang berada di kawasan wisata rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi.
Menurut Bintang, salah satu penyebab banyaknya pekerja anak di Mandalika karena masalah ekonomi. Untuk itu, kata dia, jika hulu permasalahan itu dapat diatasi seperti memberdayakan para ibu dari anak-anak pekerja tersebut, maka kondisi ekonomi keluarga dapat membaik.
"Hal ini tentu berpengaruh pada naiknya tingkat pendidikan dan kesehatan anak yang dapat meningkatkan kualitas anak sebagai sumber daya manusia unggul untuk memajukan Lombok Tengah," katanya.
Untuk itu, pada kesempatan tersebut Menteri PPPA mengukuhan sejumlah 22 orang aktivis/kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Rembitan, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
Aktivis/Kader ini terdiri dari anggota PKK, Kader Posyandu, Penyuluh KB, Forum Anak, Babinsa, Babinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama Desa Rembitan, Lombok Tengah.
"Saya harapkan pengukuhan ini tidak hanya sekedar seremonial semata, tapi juga harus ditindaklanjuti dengan implementasi nyata untuk memperkuat komitmen para pimpinan daerah dan unsur masyarakat lainnya dalam mendorong hadirnya desa-desa layak anak di Lombok Tengah," katanya.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB melaporkan bahwa telah terbentuk 21 Desa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang tersebar di 9 dari 10 kabupaten/kota di NTB.
Reportase : Mulya Achdami
Editor : Mulya Achdami
