JAKARTA (HN) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengunjungi langsung daerah terdampak bencana longsor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (22/1). Menteri Bintang ingin melihat langsung kondisi perempuan dan anak di lokasi bencana dengan meninjau Pos Ramah Perempuan dan Anak (PRPA) yang telah didirikan di Pos Pengungsian Taman Burung SBG Kecamatan Cimanggung.
"Kementerian PPPA mengupayakan kerja sama dengan stakeholder di daerah untuk membangun Pos Ramah Perempuan dan Anak (PRPA), sehingga diharapkan dapat memberikan ruang yang nyaman dan aman bagi perempuan dan anak di tempat pengungsian," ujar Bintang Puspayoga seusai meninjau posko pengungsian.
PRPA yang berada di lokasi pengungsian menyediakan layanan pengaduan, dukungan psikososial bagi perempuan dan anak, serta dukungan spesifik berupa pemberdayaan bagi perempuan. Mengenai pemberdayaan, Bintang melanjutkan, hal itu akan menjadi catatan bersama untuk memberikan dukungan bagi perempuan pasca bencana, khususnya perempuan yang menjadi kepala keluarga.
"Sesuai data, terdapat 24 perempuan kepala keluarga. Ini harus jadi perhatian kita semua agar perempuan kepala keluarga, khususnya yang baru ditinggal suaminya, dapat melanjutkan hidup dan kehidupan bersama anak-anaknya. Kita akan lebih intensif mengkomunikasikan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pendampingan perempuan kepala keluarga di tempat pengungsian," ujar Menteri Bintang.
Hujan dengan intensitas tinggi dan struktur tanah yang labil mengakibatkan tanah longsor pada 9 Januari 2021 di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Longsor mengakibatkan rumah warga tertimbun dan sejumlah korban jiwa. Sebanyak 40 orang menjadi korban meninggal dunia akibat longsor tersebut. Selain itu, ada 25 korban luka-luka dan 1.119 warga mengungsi akibat longsor yang terjadi dua kali dalam satu hari tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PPPA didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Kamil, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Siska Gerfianti, Forkompinda Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang, serta perwakilan Organisasi Pegiat Perempuan dan Anak dan Relawan. Menteri Bintang juga memberikan sejumlah paket pemenuhan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak.
Menurut Bintang, pemenuhan kebutuhan spesifik merupakan hal yang penting sebagai salah satu upaya menjaga pasokan gizi perempuan, anak, dan lansia terdampak bencana agar daya tahan tubuh mereka tetap dalam kondisi baik. Adapun paket bantuan antara lain berupa popok bayi dan dewasa, pembalut, bubur bayi, susu, makanan dan vitamin tambahan, kit hygiene, peralatan mandi, serta sejumlah buku dan permainan anak.
Sesuai mandat Undang-Undang tentang Bencana, kata Bintang, perempuan, terutama perempuan hamil dan menyusui, anak, disabilitas, dan lansia adalah kelompok rentan yang harus diprioritaskan dalam mitigasi dan situasi bencana. "Kami dari Kemen PPPA hadir hari ini ingin memastikan kondisi perempuan dan anak. Pemenuhan hak-haknya harus diperhatikan karena mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang khusus dan spesifik," ujar Menteri Bintang.
Menteri Bintang juga menerangkan, dalam penanggulangan bencana agar kepentingan perempuan dan anak menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, Kemen PPPA terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah untuk dapat menyediakan layanan psikologis bagi para pihak, terutama anak-anak yang mengalami trauma akibat bencana. Hal itu merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk hadir secara nyata dalam upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak di situasi paling sulit sekalipun.
"Untuk ke depannya, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah akan terus bergandengan tangan, bergotong royong, dan memberikan perlindungan yang terbaik dalam hal penanggulangan bencana, hingga pada saat pasca bencana," ujar Menteri Bintang.
Menteri PPPA pun mengapresiasi penanganan cepat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang di lokasi pengungsian dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Kendati bencana, pandemi Covid-19 menuntut tetap dilakukannya penerapan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak sebisa mungkin, memakai masker, rajin mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer.
Reportase : EH Ismail
Editor : Burhanuddin
