RI Diterpa Bencana Legislasi
Parlemen dan pemerintah tak menghiraukan suara rakyat atas penolakan sejumlah poin dalam RKUHP.
Selengkapnya
Revisi UU Tipikor Mendesak
DPR dan pemerintah diminta fokus merevisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jika bertujuan ingin memperkuat lembaga KPK.
Selengkapnya
Imam: Saya Ikuti Proses Hukum
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi siap menjalani proses hukum.
Jangan Berhenti di Menpora
Peran pejabat lain di Kemenpora-KONI yang diduga terlibat suap dana hibah patut ditelusuri.
SelengkapnyaImam Nahrawi Siap Jalani Proses Hukum
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengaku siap menjalani proses hukum usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi senilai Rp 26,5 miliar, di Jakarta, Rabu (18/9).
Selengkapnya
Revisi UU KPK Mempersulit Pemberantasan Korupsi di Migas
Pengamat Migas dari Universitas Gajah Mada (UGM) yang juga anggota Tim Reformasi Migas Fahmy Radhi mengatakan adanya revisi UU KPK justeru akan mempersulit Komisi Pemberantasan Korupsi memberantas korupsi di sektor Migas.
Selengkapnya
Indef Ajak Masyarakat Ajukan Uji Materi RUU KPK ke MK
Meskipun undang-undang ini telah disahkan, menurut Enny masih ada langkah uji materil yang bisa ditempuh oleh para aktivis dan juga pegiat anti korupsi.
Selengkapnya
KPK Incar Imam Nahrawi Sejak 28 Agustus
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan lembaganya telah memulai proses penyidikan untuk Menpora Imam Nahrawi (IMR) dan asisten pribadinya Miftahul Ulum (MIU) sejak 28 Agustus 2019.
Komisi III-Pemerintah Sepakati RKUHP Disahkan DPR
Komisi III DPR RI dan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM, menyepakati Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibawa dalam pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.
Selengkapnya
Menpora Imam Nahrawi Ditetapkan Jadi Tersangka
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dana hibah Kemenpora yang melibatkan pejabat KONI.
Selengkapnya
